Memaksimalkan pelayanan masyarakat sesuai asas yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu komitmen unit penyelenggaraan pelayanan publik. Komitmen tersebut tercermin dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan melalui evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan penilaian dan pengukuran kinerja dari unit penyelenggara pelayanan publik. Penilaian dan pengukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Ringkasan hasil Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan kepada pengguna layanan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan berdasarkan hasil survei didapatkan nilai indeks pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Nilai IKM 3,400, Nilai Konversi 84,998, dengan Nilai Kualitas Pelayanan B.

Hasil lengkap dapat dilihat disini.

Dan tindak lanjut pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat, dapat dilihat disini.

Mulai 26 Mei 2020, Disdukcapil Gandeng PT. Pos untuk percepatan layanan pengiriman dokumen kependudukan.

Menghadapi tatanan baru di masa new normal pandemi covid-19, Disdukcapil meluncurkan inovasi layanan pengiriman dokumen kependudukan dengan menggandeng PT. Pos Indonesia Kanwil Sidoarjo.

Inovasi ini diluncurkan guna mempermudah dan mempercepat masyarakat memperoleh layanan adminduk di masa pandemi covid-19 atau menghadapi new normal, dimana sesuai arahan Kemendagri tidak diperbolehkan memberi pelayanan yang bersifat mengumpulkan massa.

Ketika masyarakat sudah tidak bisa lagi berkontak dan berkerumun seperti sebelum pandemi ini berlangsung, maka diperlukan peran perantara agar layanan tetap 'hidup' dan tetap berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Sementara dokumen yang bisa kami kirimkan adalah Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan Surat Pindah. Pemohon akan mendapat opsi akan dikirim atau diambil sendiri. Lebih mudah", tutur Kepala Dinas Reddy Kusuma.