Warga pada umumnya masih belum paham dan belum merasa penting akan kepemilikan dokumen kependudukan, utamanya akta kematian. Warga merasa akta kematian tersebut hanya dibutuhkan oleh mereka dengan ekonomi menengah keatas yang memiliki warisan saja.

Padahal sebelumnya Dispendukcapil selalu mensosialisasikan bahwa akta kematian penting. Pelaporan dan pencatatan kematian itu digunakan untuk validasi data kependudukan.

Bahkan dalam Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Dengan masih minimnya pemahaman warga tentang pentingnya akte kematian bagi setiap keluarga, Dispendukcapil mengharapkan agar warga dapat bersikap lebih pro aktif dalam melaporkan kematian setiap anggota keluarganya kepada Dispendukcapil, agar data dapat terus up to date.

Adapun, manfaat Dokumen Akta Kematian bagi penduduk diantaranya :
1. Penetapan status janda atau duda (terutama bagi PNS) diperlukan sebagai syarat menikah lagi.
2. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi isteri atau suami  maupun anak.
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.
4. Persyaratan untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi, Perbankan, Pensiun.

Segala urusan kependudukan seperti akta kelahiran dan akta kematian tidak dipungut biaya sedikit pun.

Kartu Identitas Anak (KIA) atau KTP Anak merupakan salah satu program terbaru dari Pemerintah. Program yang digagas sejak 2016 lalu, sudah mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2019.

Dispendukcapil Kab. Sidoarjo telah menerbitkan KIA, dan menjadi identitas resmi anak sebagai bukti diri anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.

Dijelaskan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Oskar Basong bahwa orang tua wajib berperan aktif dalam proses pembuatannya, karena ini merupakan identitas resmi anak. Namun sebelum memiliki KIA, anak harus memiliki Akta Kelahiran. Sebab, akta kelahiran merupakan salah satu syarat wajib kepengurusan KIA. Hal ini sesuai Pasal 27 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun manfaat KIA di antaranya sebagai upaya untuk pemenuhan hak anak, bukti diri atau identitas diri anak, persyaratan mendaftar sekolah, membuka tabungan, pendaftaran BPJS, proses pembuatan dokumen keimigrasian dan yang tidak kalah penting untuk mencegah terjadinya praktek perdagangan anak.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Akhir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Tim Penyusunan SKM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan pada Bulan Agustus 2018. Banyak pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan Laporan Akhir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 ini mulai dari pelaksanaan survei sampai dengan penyusunan laporan ini.

Untuk itu, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada : 

1. Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo,
2. Bapak Sekretaris Dinas beserta staf, 
3. Bapak/Ibu Kepala Bidang beserta staf,
4. Bapak/Ibu Kepala UPT beserta staf, 
5. Masyarakat pengguna layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sebesar 85,17 dengan kategori B (baik). Indikator yang memiliki IKM tertinggi yaitu indikator persyaratan dengan IKM sebesar 89,73. Sedangkan indikator yang memiliki IKM terendah yaitu penanganan pengaduan, saran dan masukan (pemohon berharap ada penanganan ketika mengalami kesulitan langsung di ruang pelayanan) yaitu dengan IKM sebesar 80,35.

SKM Dukcapil 2018

Laporan Tindak Lanjut SKM 2018

Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan peningkatan kualitas laporan. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bermanfaat dalam peningkatan kinerja dan mutu pelayanan, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada umumnya.