..:: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - KABUPATEN SIDOARJO ::..

..:: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - KABUPATEN SIDOARJO ::..
Berita
..:: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - KABUPATEN SIDOARJO ::..
Hindari Penyalahgunaan, Kemendagri Minta Daerah Gunting KTP-el Rusak
Rabu, 11 Jul 2018
Jakarta – Polemik KTP-el tercecer beberapa waktu lalu menimbulkan banyak spekulasi terkait bagaimana penanganan KTP-el rusak/invalid oleh Kemendagri. Berbagai tudingan miring mengarah khususnya kepada Ditjen Dukcapil. Hal ini disikapi secara bijak oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dan jajarannya.

Tidak ingin polemik berkepanjangan, Dirjen Dukcapil berusaha meredam dengan berbagai langkah di antaranya menghimbau Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota agar memperlakukan KTP-el rusak/invalid sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Imbauan ini tertuang melalui Surat Edaran Nomor 471.13/9730/Dukcapil Tentang Penatausahaan KTP-el Rusak. Surat edaran yang ditandatangani Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh atas nama Menteri Dalam Negeri ini tertanggal 31 Mei 2018.

Sebagaimana edaran tersebut, Dinas Dukcapil kabupaten/kota mencatat dan langsung memotong bagian ujung kanan atas pada setiap keping KTP-el yang rusak/invalid setelah selesai pelayanan agar tidak disalahgunakan.

KTP-el tersebut selanjutnya dikirim ke Ditjen Dukcapil setidaknya sekali dalam sebulan disertai penjelasan jumlah dan penyebab kerusakan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Untuk menjamin ketersediaan blangko KTP-el di daerah, Dinas Dukcapil kabupaten/kota juga diwajibkan melapor ketersediaan blangko KTP-el setiap tanggal 5 bulan berikutnya kepada Ditjen Dukcapil.

Sementara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Dinas Dukcapil atau OPD yang menangani Administrasi Kependudukan di provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penatausahaan KTP-el rusak/invalid yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota.

Untuk diketahui, penanganan KTP-el rusak/invalid pada dasarnya sudah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Nasional.

Pasal 5 ayat (1) huruf m dan n menyatakan bahwa KTP-el rusak/invalid tidak boleh diserahkan kepada penduduk, melainkan harus dikembalikan kepada Kemendagri untuk dimusnahkan. Dukcapil***
 
Sukseskan Pesta Demokrasi, Kemendagri dorong Masyarakat miliki Hak Pilih pada Pilkada 2018
Kamis, 07 Jun 2018
Memasuki perhelatan pesta demokrasi Pilkada Serentak dan Pemilu 2019, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bersama penyelenggaran Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mendorong setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat agar dapat memiliki hak pilih. Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil fokus memenuhi kewajiban negara untuk memastikan setiap warga negara memiliki identitas kependudukan KTP-el sebagai syarat memilih pada Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019 mendatang. Akan tetapi, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan masyarakat sebagai pemilihlah yang pertama kali harus memastikan dirinya memiliki hak pilih. Ia mengaku pihaknya hanya bisa mendorong masyarakat untuk itu. �Kami mendorong masyarakat agar memiliki hak pilihnya di Pilkada 2018 mendatang. Apa syaratnya? Syaratnya, yakni harus memiliki KTP-el, dan untuk bisa memiliki KTP-el, masyarakat harus melakukan perekaman terlebih dahulu," ungkap Prof. Zudan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/05/2018). Zudan memaparkan bahwa perekaman KTP-el menjadi kunci, serta masyarakat sendiri bisa menyadari bahwa yang bisa mendapatkan hak pilih penduduk adalah penduduk itu sendiri. Sementara hasil sinkronisasi ditemukan data penduduk yang berpotensi belum memiliki hak pilih sudah semakin kecil. Selain itu data yang tidak bisa dipadankan karena keterbatasan elemen data sebanyak 161.024 jiwa. �Tinggal sedikit lagi pekerjaan rumah tangganya dan nanti akan dicoklit,� terang Zudan. Pada kesempatan yang sama, Zudan kembali menyoal penduduk yang baru berusia 17 tahun sebagai pemilih. Pemilih tersebut akan mendapatkan Surat Keterangan atau SUKET, dimana Ditjen Dukcapil sudah berkoordinasi dengan KPU. Perlu diketahui, layanan KTP-el terus digenjot di daerah untuk mengejar warga yang belum merekam atau memiliki KTP-el. Selain di kantor Dinas Dukcapil, layanan juga dilakukan dengan sistem Jemput Bola (Jebol), termasuk melakukan pelayanan di hari libur. Dukcapil***[Baca]
 
artikel
..:: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - KABUPATEN SIDOARJO ::..
event
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
JEMPUT BOLA PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK KHUSUS DESA SEMAMBUNG KECAMATAN GEDANGAN
24 Feb 2018 s/d 24 Feb 2018
SEBANYAK 30 ORANG YANG MELAKUKAN PEREKAMAN